Model Din Minimi, penyelesaian Santoso bisa dengan negosiasi

Mengambil pola penyelesaian model Din Minimi, konflik negara dengan kelompok bersenjataBisa diperbuat dengan negosiasi. Pengamat Terorisme Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak berbicara pemerintahBisa menanggulangi kelompok bersenjata Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) ceo Santoso dengan pendekatan negosiasi.

Hal iniBisa dirujuk terhadap negosiasi yang diperbuat terhadap mantan kombatanMobilitas an Aceh Merdeka (GAM) yang sudah meletakkan senjatanya Din Minimi.

“Semacam permasalahan Din Minimi di Aceh itu kan sewajibnya untuk Santoso iniBisa bernegosiasi juga. Minta dirinya menyerahkan seluruh senjatanya yang dirinya miliki dan mengerahkan mobilisasi anak buahnya supaya kuat terhadap NKRI,” kata Zaki lansir Okezone, Jumat (25/3/2016).

Menurutnya ruang negosiasi terhadap Santoso tetapBisa terbuka. Ada dua tutorial yangBisa diperbuat dalam faktor ini.

“Menurut berbagai teman saya di sana (Poso) ruang itu tetap terbuka dan dipakai dua mekanisme. Pertama soft approach itu, dengan tutorial membuka ruang negosiasi supaya dirinya menyerahkan diri dan menyebutkan setia terhadap NKRI. Kedua, kalau terbukti tidakBisa ya tutorial yang kasar yakni perbuatan militer. Intinya diperlukan penyelesaian yang cepat,” kata dia.

Dengan masuknya Santoso dalam daftar teroris paling dicari oleh Amerika Serikat, pastinya faktor iniharus menjadi catatan bagi pemerintah Indonesia untuk berbenah.

“Yang terjadi pemerintah dipermalukan oleh ini dan semacam tidak menangani Santoso jadi Amerika menimbulkan Santoso sebagai sosok yang tidakBisa diberakhirkan pemerintah,” pungkasnya.

Diketahui, Operasi Tinombala bagian pertama dimulai 9 Januari hingga 9 Maret 2016, yang melibatkan sedikitnya 2.500 pasukan perpaduan TNI-Polri. Kemudian menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam kunjungannya di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (9/3) berbicara bahwa operasi pengejaran kelompok Santoso dengan sandi Tinombala diperpanjang selagi enam bulan kedepan. Luhut membahas bahwa perpanjangan operasi kembali ditetapkan, mengingat belum tuntasnya gangguan keamanan dari kelompok Santoso, yang hingga saat ini belum juga sukses ditumpas tergolong sasaran utamanya, Santoso. –

Sebelumnya Polda sulteng sudah menggelar Opersi CamarHarta benda eo I hingga IV di tahun 2015 yang belum membuahkan hasil. Kemudian dilanjutkan kembali dengan Operasi Tinombala sejal 10 Januari 2016 dengan tenggat waktu 60 hari, tetapi hingga saat ini sasaran operasi Santoso Cs belum didapatkan

Dalam kurun tiga tahun terbaru, terjadi tiga kali penggantian Kepala Kepolisian Daearah (Kapolda) Sulteng, tetapi aksi kekerasan bersenjata di wilayah Poso tidak kunjung tuntas. Operasi dalam rangka memberantas aksi dan meringkus seluruh pihak yang terlibat juga sudah berbagai kali diperbuat, tetapi tidak berbuntut hasil yang menggembirakan.

Sejumlah operasi tersebut juga sudah memakan korban, baik dari pihak Polri maupun TNI dan warga sipil.

Hal ini juga membuahkan kritik dari sejumlah aktivis, semacam LPS-HAM. Mereka mekualitas, operasi yang diperbuat hanya menghabiskan uang negara dan dikualitas hanya menjadi tempat mencari kekayaan oknum.

Sumber :Arrahmah ,com